etika bisnis terhadap pihak pemerintah

Bagaimana Peran Hukum Memberikan Nilai Bagi Suatu Bisnis?

etika bisnis terhadap pihak pemerintah

Bagian pertama dari seri dua bagian ini mengupas kenapa kegunaan hukum merasakan kepelikan menunjukkan nilainya bagi bisnis. Segnen ini menjajakan bagaimana hal semacam itu dapat terjadi. Artikel kali ini membahas tentang

etika bisnis terhadap pihak pemerintah

Pengacara yaitu hambatan terbesar peran hukum buat tunjukkan nilai bisnis. Kebanyakan cerdik, fokus, rajin, analisa, dan mengarah pada arah ialah karakter tenaga kerja yang diharapkan . Sehingga di mana nilainya? Jawaban singkat: budaya hukum, pengajaran, indoktrinasi, susunan, dan keangkuhan.

Budaya hukum ialah tentang pembela perkara, bukan pelanggan. Itu bukan permulaan di era perubahan digital di mana seluruhnya diarahkan buat meningkatkan pengalaman konsumen.

 etika bisnis terhadap pihak pemerintah

 

 

Pendahuluan: Skema Pikirkan Bisnis Untuk Remit Hukum yang Diperluas

Fungsi hukum tengah ditata ulang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan digital serta konsumen mereka. Bisnis serta sejumlah penyedia model anyar berada di garda paling depan dalam penataan kembali, bukan penciptaan hukum. Perancangan ulang manfaat hukum mulai dari perspektif pelanggan, apa yang diperlukan hukum buat melayani kebutuhannyanya dengan lebih baik?

Buat menggapai kepuasan pelanggan di waktu digital, fungsi hukum mesti menyadari tantangan konsumen setianya dan jadi bagian dari pemecahan mereka. Ini perlu hukum untuk adopsi perspektif bisnis buat memenuhi peran hukum yang diperluas. Buat layani perusahaan digital dan pelanggan mereka, peranan hukum harus bekerja selaku pembela perusahaan yang pro-aktif dan didorong oleh data serta berkolaborasi dengan unit bisnis lain untuk mendorong nilai perusahaan. Namun bagaimana langkahnya?

Mengeruk semakin banyak dari guna hukum dimulai dengan budaya dan perjalanan manajemen peralihan. Ini mengikutsertakan kolaborasi peran hukum dengan serta adaptasi pada sumber daya bisnis yang ada, langkah pemecahan problem, metrik, proses, tehnologi, serta data. Fokusnya ialah di bagaimana mereka dapat digunakan, ditingkatkan, dan dibagi tidak cuma dalam fungsi hukum tetapi di seluruhnya perusahaan.

 

etika bisnis terhadap pihak pemerintah

Kegunaan hukum tidak bisa kembali didiamkan. Itu mesti menjadi sisi dari perjalanan digital perusahaan yang tugasnya yakni menambah hasil, nilai, dan pengalaman konsumen. Buat layani bisnis dengan lebih bagus dan berkolaborasi dalam penciptaan nilainya, peran hukum harus lihai dalam bahasa bisnis, proses, manajemen kemungkinan, analitik data, kecekatan, kecepatan, perolehan dan management kemampuan, kemungkinan, pertarungan, serta layanan konsumen setia.

Ini jauh dari tugas hukum buat  menghasilkan “pekerjaan hukum yang baik sekali” yang diproklamirkan sendiri. Pengacara dan professional hukum terkait, tidak perduli oleh siapa mereka diperbantukan, mesti memakai sinergi laten praktek hukum serta pemberian layanan hukum dalam skala besar. Bagian praktik serta bisnis dari layanan hukum memerlukan keahlian dan tenaga kerja yang berlainan akan tetapi punya pola pikir yang sama.

Mereka yaitu elemen yang sama keutamaan dari peran hukum yang wajib bekerja secara lancar, tangkas, dan lancar bukan hanya dalam manfaat hukum tetapi juga dengan penopang kebutuhan bisnis yang lain di seluruhnya perusahaan. Integrasi praktek hukum dan bisnis pemberian pelayanan hukum (operasi hukum) menambah efektivitas fungsional hukum. Ini adalah pilar dasar pembuatan nilai.

Langkah kedua serta yang lebih mengubah paradigma dlam perjalanan perubahan digital peran hukum merupakan penyelarasannya dengan bisnis buat membikin nilai buat perusahaan serta pelanggannya. Ini menyertakan rekonfigurasi holistik dari peranan, relevansi, dan metode penghargaan dari fungsi hukum. Hasil akhirnya adalah menciptakan kepuasan konsumen.

Di bawah ini adalah cara-cara buat membebaskan kekuatan laten peran hukum untuk berganti dari rintangan anggaran serta hambatan kemungkinan bisnis menjadi pusat untung, kolaborator nilai perusahaan, serta kepuasan konsumen.

 

Peranan Hukum yang Menyikapi Keperluan Bisnis

Guna hukum harus manipulasi balik dianya dari perspektif konsumen, bagaimana dia dapat|bisa penuhi serta melewati keperluan dan harapan pengalaman konsumen. Ini membutuhkan restrukturisasi organisasi tanpa ada rintangan dari peran hukum yang focus pada bagaimana dia bisa mengatur ulang buat layani bisnis yang berubah secara digital dan pelanggannya dengan lebih baik.

Tak ada peta jalan digital legal yang cocok buat segalanya, tapi, unsur umum meliputi:

-mengganti banyak layanan dengan produk yang sertakan alat bantu mandiri serta jawaban atas pertanyaan umum (FAQ);

-bekerja sama dengan TI perusahaan untuk bikin alat technologi yang sesuai sama arah buat peran hukum serta memanfaatkan alat “hukum” yang ada untuk layani unit bisnis lain di perusahaan;

-menambang dan menelaah data tak terstruktur yang ada pada manfaat hukum buat pemanfaatan perusahaan yang semakin luas dan andil di data perusahaan;

-mengevaluasi “siapa mengerjakan apa” berdasarkan kapabilitas yang disokong data, pengalaman yang berkaitan, biaya,  tersedianya, dan hasil;

– menentang paradigma warisan hukum dan menukarnya dengan susunan, bentuk, metrik, proses, dan tenaga kerja anyar yang menanggapi kepentingan serta harapan pelanggan dengan lebih baik;

– menghalau ketidaksamaan hasil advokat antara type penyedia (in-house, firma, firma hukum, dan lain-lain.);

– menyediakan tenaga kerja berbasiskan platform, gesit, kolaboratif, mulus, dan berpusat pada konsumen yang terdiri dalam bervariasi sumber daya;

-memberikan anjuran yang ditopang data

– fokus pada penciptaanan nilai untuk bisnis serta konsumen setianya serta membikin pengalaman pelanggan komplet yang unggul;

– melakukan investasi dalam peningkatan ketrampilan dan kursus tenaga kerja buat memenuhi halangan itu.

 

Pastikan Metrik yang Menaati Bisnis Serta Dijalankan Olehnya

Peter Drucker memonitor, “Anda tidak bisa mengelola apa yang tidak bisa Anda ukur.” Metrik hukum secara monumental jarang dan terkait dengan keuntungan, bukan kepuasan konsumen. Bisnis, khususnya di zaman digital, punyai serangkaian metrik yang sama sekali tidak serupa yang fokus pada pelanggan.

Bisnis memantau kelapangan akses pelanggan, pengantaran tepat waktu, hasil yang sukses, ulasan social media, score promotor bersih, dan indeks yang lain menghitung kepuasan/pengalaman konsumen setia. Ini yakni kunci kelanjutan, skalabilitas, keuntungan, serta komitmen merek di dunia digital.

Bisnis menempatkan nilai tinggi di adaptasi hukum dari metriknya. Kajian Pertukaran Hukum Digital mendapati kalau 97% informan bisnis mengatakan mereka mau metrik keberhasilan manfaat hukum sesuai dengan maksud bisnis. Waktu-waktu fungsi hukum mendapati aplaus buat menyamakan budgetnya telah berakhir. Buat menentukan nilai bagi bisnis, ia mesti menyesuaikan dengan metrik yang sama yang diaplikasikan pada fungsi perusahaan lainnya.

 

Manfaatkan Kapabilitas Data

Bisnis jalan dengan data. Fungsi hukum harus. Itu tidak bermakna advokat mesti menambahkan analisa data menjadi kapabilitas inti. Tapi, mereka harus bersinergi dengan studi data, technologi, serta profesional hukum terkait lainnya serta memberlakukan mereka selaku mitra yang setara. Tim multidisiplin yang mulus, lincah, serta terintegrasi adalah apa yang dibutuhkan buat memenuhi keharusan digital hukum yang diperlebar.

Data yaitu sumber penciptaan nilai yang luas serta belum difungsikan buat manfaat hukum. Ia berkekuatan buat menukar prediksi dan dugaan dengan pandangan ke depan dan wacana berbasis sains. Data yang sama adalah data yang material buat peramalan yang presisi, identifikasi dampak dini, mitigasi, efektivitas, penjabaran taktik cepat, hasil yang makin baik, dan penjagaan hasil “surprise” (contohnya, efek yang terlalu rendah) yakni alat baru yang kurang diperlukan oleh hukum.

 

etika bisnis terhadap pihak pemerintah

Data bukan cuma mempunyai kekuatan laten buat percepat kecepatan, efektivitas, ketepatan, dan kinerja peranan hukum, tapi bisa pula menggerakkan pembuatan nilai perusahaannya. Misalnya terhitung implikasi data material buat kontrak, litigasi, interograsi dan perselisihan komersial lainnya, soal ketentuan, dan monetisasi IP. Ini hukum digital.

Data bukanlah pengganti|alternatif penilaian hukum, itu ialah peningkat. Pembela perkara yang ditopang data berbicara bahasa bisnis dan semakin lebih dapat dipercaya  dibanding yang “berbasiskan firasat”. Tak ada “data hukum;” ada data yang ada dalam peranan hukum yang dapat dibagikan dengan unit bisnis lain buat pecahkan “rintangan hibrida” yang mendorong nilai perusahaan.

Management risiko, kepatuhan, perampingan kontrak untuk menekan perputaran pemasaran, serta penghindaran litigasi ialah beberapa dari sejumlah contoh. Masing-masing menyediakan manfaat hukum dengan kemampuan yang besar sekali untuk membikin dan tunjukkan nilai.

Dari Pusat Biaya Jadi Pembuat Nilai

Bisnis secara tradisionil memandang hukum sebagai penghalang kesempatan perusahaan dan pusat cost. Itu berganti. C-Suite mengaku keharusan digital berlaku untuk manfaat hukum seperti pada untuk unit bisnis yang lain. Tanpa ada adopsinya, hukum tidak dapat penuhi tugasnya yang diperluas untuk berperan sebagai:

1.Pendeteksi dini risiko|resiko perusahaan yang proaktif, mitigasi resiko, serta pemecah masalah; serta

2.Kolaborator yang aktif dan tangkas dengan manfaat bisnis yang lain untuk membuat pendapatan dan kemungkinan pasar anyar untuk perusahaan dan konsumen setianya.

Guna hukum yang memenuhi kewajiban mereka yang diperlebar bakal tunjukkan nilai serta nikmati kedudukan perusahaan yang bertambah tinggi. Sekitaran tiga perempat (74%) informan bisnis dalam studi yang dilakukan oleh The Digital Legal Exchange mengatakan penting/penting buat hukum untuk menciptakan penghasilan dan kesempatan pasar anyar.

Mereka menganggap hukum menjadi partner sinergis bisnis, bukan menjadi departemen tertutup yang cuma focus di “tugas hukum”. Hukum harus memanfaatkan modal intelektual|cendekiawan, data, pengetahuan kelembagaan serta konsumen, ketrampilan, pengalaman, serta ketangkasannya untuk mengidentifikasi serta berkolaborasi dengan unit bisnis lain untuk memajukan nilai perusahaan yang terukur.

 

Pelayanan serta Pengalaman Pelanggan yang Unggul

Service serta pengalaman konsumen yang unggul yaitu komponen kunci buat tunjukkan dan membela nilai. Jeff Bezos menyamai hubungan penyedia/pelanggan dengan dinamika tuan-rumah/tamu; tuan rumah yang bagus meyakinkan jika tamu diterima, diakui, serta menjadi perhatian.

Hukum mirip dengan guna perusahaan yang lain dalam hal bagaimana ia harus secara konsisten memberi, memelihara, meningkatkan, dan secara empiris memperlihatkan service/pengalaman pelanggan. Daftar cek layanan pelanggan untuk peran hukum mencakup:

-mengadopsi pola pikir yang memprioritaskan konsumen dan menempatkannya di semuanya yang Anda serta rekanan tim Anda kerjakan;

-kemudahan akses ke produk dan layanan hukum;

-kehandalan, efisiensi, kecepatan, nilai, dan transparansi pengiriman;

-bantuan konsumen yang mencangkup alat/sumber daya electronic serta swadaya manusia;

-mendapatkan serta lekas menyikapi saran konsumen;

-penggunaan data yang efektif;

-membangun hubungan dan sudut pandang konsumen waktu panjang, bukan sudut pandang transaksi bisnis;

-“membuatnya benar” juga sewaktu kekeliruan dibuat;

-memperlakukan pelanggan jadi aset perusahaan;

-beroperasi secara pro aktif, bukan reaktif;

-mengakui kemampuan media sosial serta penguatan pengalaman konsumen setia yang positif dan negatif;

-peningkatan  ketrampilan secara konstan;

-membentuk budaya kolaboratif yang mendukung|memberikan dukungan unit bisnis lain buat meningkatkan kepuasan konsumen serta pengalaman pemakai akhir yang positif.

 

Ringkasan

Peran hukum tidak bisa perlihatkan nilainya buat bisnis terkecuali jika searah dengannya. Itu memiliki arti berpartner dengan manfaat perusahaan yang lain dan focus di pelanggan yakni cara terhebat buat memprediksi dan memenuhi kepentingan serta asa mereka yang berganti dengan cara cepat.

Ini ialah intupokok dari kewajiban digital, imajinasi ulang serta konfigurasi ulang yang ditunjang technologi mengenai bagaimana produk serta layanan lebih gampang dijangkau, kompetitif, transparan, konsisten, serta  disampaikan dengan membahagiakan terhadap pelanggan. Fungsi hukum bisa serta harus memainkan peranan penting dalam alih bentuk menyeluruh dari dinamika penyuplai/konsumen ini.

Menghilangkan pola pikir “pembela perkara dan ‘non-pengacara'” adalah langkah pertama yang baik.

etika bisnis terhadap pihak pemerintah

Semoga materi etika bisnis terhadap pihak pemerintah bisa menambah wawasan dan pengetahua pembaca mengenai hukum atau etika bisnis.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *